TUGAS 1 ( HUKUM PERBURUHAN )

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A.    PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

        Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau 

        harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right.

        Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan,
        daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3).

   
        Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah hak eksklusif Yang diberikan suatu peraturan kepada
        seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Secara sederhana HAKI mencakup
        Hak Cipta, Hak Paten Dan Hak Merk. Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari
        benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil).

     
        Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud
        (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa
        informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak
        mempunyai bentuk tertentu.

B.     PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

         Prinsip – prinsip Hak Kekayaan Intelektual :

         1.  Prinsip Ekonomi.

              Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir
              manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memeberikan keuntungan
              kepada pemilik yang bersangkutan.

        2.  Prinsip Keadilan.

             Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja
             membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni,
             dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemiliknya.

          

        3.  Prinsip Kebudayaan.

             Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk
             meningkatkan kehidupan manusia.

        4.  Prinsip Sosial

             Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ), artinya

             hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu

             kesatuan sehingga perlindungan diberikan bedasarkan keseimbangan kepentingan

             individu dan masyarakat.

C.    KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

        Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian,
        yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right).

        Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu
        tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum.

        Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai
        perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal
        2 Oktober 1979, meliputi :
           1. Paten

           2. Merek

           3. Varietas tanaman

           4. Rahasia dagang

           5. Desain industry

           6. Desain tata letak sirkuit terpadu

D.    DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

E.    HAK CIPTA

       Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.
       Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni.
     
       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta :

       Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau
       memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan -
       pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 1 ayat 1)

       Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan
       kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau
       beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan
       pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas
       dan bersifat pribadi”.

      Dasar Hukum HAK CIPTA :

• UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
• UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15)
• UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42)
• UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

F.   HAK PATEN

       Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001:

• Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

• Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten).
• Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (utility models) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).
• Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuanadalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa :
     1. Proses;
     2. Asil produksi;
     3. Penyempurnaan dan pengembangan proses;
     4. Penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi

         Dasar Hukum HAK PATEN :

• UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39)
• UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30)
• UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109)

G.    HAK MERK

        Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 :

        Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka,
        susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda
        dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1)

        Merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa)
        tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan
        melindungi produsen dan konsumen.

        Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna
       atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam
       kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 Undang-undang Merek).

       Istilah – Istilah Merk :

• Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
• Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
• Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.
• Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

         Dasar Hukum HAK MERK :

• UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81)
• UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31)
• UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110)

 Sumber :

 http://id.wikipedia.org/wiki/Kekayaan_intelektual

 http://id.shvoong.com/society-and-news/news-items/2064377-seputar-hak-kekayaan-intelektual-haki/